Blusukan ke Biak, Ini Permintaan Pemda ke Jokowi

Tempo.coBlusukan ke Biak, Ini Permintaan Pemda ke JokowiTempo.coCO, Biak - Presiden Joko Widodo mengunjungi Pulau Biak, Papua, hari ini. Menurut Jokowi, kedatangannya ke Biak bertujuan untuk mendengarkan keinginan para pejabat daerah setempat ihwal pembangunan di pulau yang terletak di sisi utara Papua itu.

Soal Hukuman Mati untuk Koruptor, Ini Kata Jokowi

ExtraTopArticles5873.blogspot.com.comSoal Hukuman Mati untuk Koruptor, Ini Kata JokowiExtraTopArticles5873.blogspot.com.comJAKARTA, ExtraTopArticles5873.blogspot.com.com — Presiden Joko Widodo berkali-kali menegaskan bahwa tidak ada ampunan bagi terpidana kasus narkoba yang akan dihukum mati. Sebab, narkoba telah menimbulkan dampak dan kerugian yang luas bagi masyarakat Indonesia.

Ini Curhat Warga Soal Kartu Sakti Jokowi

ExtraTopArticles5873.blogspot.com OnlineIni Curhat Warga Soal Kartu Sakti JokowiExtraTopArticles5873.blogspot.com OnlineExtraTopArticles5873.blogspot.com MAMUJU -- Warga yang bermukim di wilayah Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, mengeluhkan pembagian kartu Sakti Jokowi lantaran banyak warga yang tidak terdata untuk mendapatkan bantuan ini.

Disebut Anti

ExtraTopArticles5873.blogspot.com OnlineDisebut Anti-Islam, Keppres 50/2014 Jadi Jawaban JokowiExtraTopArticles5873.blogspot.com OnlineExtraTopArticles5873.blogspot.com JAKARTA -- Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 50/2014 merupakan jawaban Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla (JK) atas keraguan umat Islam terhadap pemerintahannya.

Jimly Asshiddiqie: Presiden Jokowi Pengambil Keputusan yang Baik

DetikcomJimly Asshiddiqie: Presiden Jokowi Pengambil Keputusan yang BaikDetikcomKita bisa lihat contohnya ketika dia memberhentikan 10 lembaga yang dianggap kurang efektif," ujar Jimly dalam diskusi 'Politik Indonesia 100 Hari Jokowi' di Menara Peninsula, Jl S Parman, Slipi, Jakarta Barat, Rabu (17/12/2014). Padahal ...

Pemerintahan Jokowi

ExtraTopArticles5873.blogspot.comPemerintahan Jokowi-JK Dinilai Jalan di TempatExtraTopArticles5873.blogspot.comJAKARTA - Pengamat politik Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, memasuki dua bulan masa jabatannya memimpin Indonesia, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) hanya jalan di tempat, tanpa melakukan perubahan yang berarti.

Tommy Kritik Jokowi, Ade Armando: Inilah Akibat Dibesarkan ...

ExtraTopArticles5873.blogspot.com OnlineTommy Kritik Jokowi, Ade Armando: Inilah Akibat Dibesarkan ...ExtraTopArticles5873.blogspot.com OnlineExtraTopArticles5873.blogspot.com JAKARTA -- Dosen Fisip Universitas Indonesia dan Universitas Paramadina, Ade Armando, kembali melontarkan cuitan kontroversial. Ia menyebut Hutomo Mandala Putra atau Tommy Soeharto dibesarkan dengan uang haram.

Kepada Pendukung Setia Jokowi, Fahri: Jangan Berhenti Kritik Saya

ExtraTopArticles5873.blogspot.com OnlineKepada Pendukung Setia Jokowi, Fahri: Jangan Berhenti Kritik SayaExtraTopArticles5873.blogspot.com OnlineBaik lewat pernyataan di media massa atau media sosial, ia kerap melontarkan pernyataan yang keras terhadap Jokowi dan juga KIH. Belakangan, ia bahkan disebut terlalu ikut campur dalam urusan internal Partai Golkar yang saat ini sedang memanas.

Menteri Tidak Capai Target, Jokowi: Ada yang Lain yang Gantiin

ExtraTopArticles5873.blogspot.com OnlineMenteri Tidak Capai Target, Jokowi: Ada yang Lain yang GantiinExtraTopArticles5873.blogspot.com OnlineExtraTopArticles5873.blogspot.com JAKARTA -- Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengatakan, visi dari seluruh jajaran pemerintah harus jelas dan memiliki dampak jauh ke depan. Semua pimpinan lembaga, lanjutnya, harus memiliki misi yang sama terkait hal tersebut.

Ingin Bangun Kodam Baru di Papua, Jokowi Dinilai Cederai ...

ExtraTopArticles5873.blogspot.com OnlineIngin Bangun Kodam Baru di Papua, Jokowi Dinilai Cederai ...ExtraTopArticles5873.blogspot.com OnlineExtraTopArticles5873.blogspot.com JAKARTA -- LSM Imparsial memprotes keras rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membentuk Komando Daerah Militer (Kodam) baru di Papua. Pasalnya, rencana tersebut dinilai bertentangan dengan reformasi di institusi TNI.